1.Penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia
2.Pembatalan perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum
3.Hubungan hukum para pihak dan permasalahan dalam polis asuransi jiwa berinvestasi "kadoku"
4.Penundaan eksekusi dengan alasan adanya perkara lain yang saling berkaitan dan putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap
5.Penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh jaksa agung
6.Perbedaan proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dan sesudah perma no. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK
7.Pihak ketiga yang berkepentingan sebagai penerapan doktrin citizen lawsuit di pengadilan (studi kasus ujian nasional, perubahan sistem transaksi dan tarif tol, praperadilan Soeharto dan judicial review undang-undang nomor 37 tahun 2004)
8.Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang (financing of terorism reverse money laundering) (studi kasus pendanaan terorisme dengan terdakwa Ainul Bahri alias Abu Dujana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
9.Analisis terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tindak pidana sistem budidaya tanaman (studi kasus: laporan PT.bisi atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh petani jagung di Kediri Jawa Timur)
10.Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan perkara pidana (studi kasus narkotika dengan terpidana warga negara asing - putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)
Showing posts with label Skripsi Hukum. Show all posts
Showing posts with label Skripsi Hukum. Show all posts
19.11.09
10 Judul Skripsi Hukum Internasional tentang konvensi paris dan intervensi kemanusiaan
1.Atribusi pertanggungjawaban terhadap negara atas tindakan individu non-negara studi kasus Bosnia v. Serbia
2.Prinsip non-intervensi dalam perspektif Asean
3.Implementasi ketentuan persaingan curang menurut konvensi paris dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
4.Yuridiksi berdasarkan convention on cybercrime
5.Bentuk pengaturan dan penerapan prinsip national treatment persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan Indonesia
6.Aspek-aspek hukum internasional pada kerja sama ASEAN di bidang ekonomi
7.Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional
8.Perspektif hukum internasional di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan regional di Afrika
9.Unifikasi kebiasaan (custom) internasional mengenai documentary credit di dalam uniform custom and practice for documentary credit 600 tahun 2007
10.Peranan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dalam melindungi tenaga kerja wanita
2.Prinsip non-intervensi dalam perspektif Asean
3.Implementasi ketentuan persaingan curang menurut konvensi paris dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
4.Yuridiksi berdasarkan convention on cybercrime
5.Bentuk pengaturan dan penerapan prinsip national treatment persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan Indonesia
6.Aspek-aspek hukum internasional pada kerja sama ASEAN di bidang ekonomi
7.Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional
8.Perspektif hukum internasional di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan regional di Afrika
9.Unifikasi kebiasaan (custom) internasional mengenai documentary credit di dalam uniform custom and practice for documentary credit 600 tahun 2007
10.Peranan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dalam melindungi tenaga kerja wanita
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang transfer pricing dan pengambilalihan saham
1.Aspek hukum pertanggungjawaban komisaris PT sarijaya permana sekuritas atas dugaan penggelapan rekening efek nasabah
2.Implikasi potensial pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) analisis hukum P3B antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat
3.Analisis pengambilalihan PT.Indosat Tbk dari Asia Mobile Holdimh Pte.Ltd ke Qatar Telecom Q.S.C ditinjau dari peraturan bidang persaingan usaha dan pasar modal
4.Aspek hukum perlindungan konsumen pada pengguna jasa transport kereta api di wilayah Jabodetabek ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5.Tinjauan hukum tentang pengambilalihan perusahaan terbuka: studi kasus pengambilalihan saham PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. oleh malayan banking berhad (maybank)
6.Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan BUMD dalam participating interest blok Cepu)
7.Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi Perjanjian Kredit PT. Bank X
8.Tinjauan yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no.19/KPPU-L/2007 terhadap pelanggaran UU No.5 tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dilakukan oleh EMI South East Asia
9.Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
10.Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan
2.Implikasi potensial pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) analisis hukum P3B antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat
3.Analisis pengambilalihan PT.Indosat Tbk dari Asia Mobile Holdimh Pte.Ltd ke Qatar Telecom Q.S.C ditinjau dari peraturan bidang persaingan usaha dan pasar modal
4.Aspek hukum perlindungan konsumen pada pengguna jasa transport kereta api di wilayah Jabodetabek ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5.Tinjauan hukum tentang pengambilalihan perusahaan terbuka: studi kasus pengambilalihan saham PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. oleh malayan banking berhad (maybank)
6.Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan BUMD dalam participating interest blok Cepu)
7.Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi Perjanjian Kredit PT. Bank X
8.Tinjauan yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no.19/KPPU-L/2007 terhadap pelanggaran UU No.5 tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dilakukan oleh EMI South East Asia
9.Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
10.Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang praktek monopoli dan perusahaan publik
1.Dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam jasa pelayanan taksi di Batam
2.Dugaan terjadinya penyalahgunaan oligopoli pada penyelenggaraan kedelai impor
3.Analisis yuridis pengaturan kewajiban memberikan lahan dan pembatasan harga di dalam peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta di DKI Jakarta di tinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
4.Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus produk meei yung whitening day cream)
5.Penanaman modal asing di bidang industri semen: Studi mengenai 'put option' saham PT. Semen Gresik TBK dan keinginan 'spin off' anak-anak perusahaan
6.Analisis yuridis pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) di INdonesia stusi kasus PT. Krakatau Steel (PERSERO)
7.Perlindungan hukum terhadap hak konsumen obat-obatan atas informasi obat yang beredar luas di pasaran ditinjau dari hukum perlindungan konsumen: Studi kasus tiga merek obat penghilang gejala flu
8.Analisis pemberian kredit usaha rakyat pada PT Bank Y
9.Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam transaksi derivatif
10.Implementasi daftar negatif investasi terhadap perusahaan publik: studi pada PT.Indosat TBK-QTEL
2.Dugaan terjadinya penyalahgunaan oligopoli pada penyelenggaraan kedelai impor
3.Analisis yuridis pengaturan kewajiban memberikan lahan dan pembatasan harga di dalam peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta di DKI Jakarta di tinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
4.Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus produk meei yung whitening day cream)
5.Penanaman modal asing di bidang industri semen: Studi mengenai 'put option' saham PT. Semen Gresik TBK dan keinginan 'spin off' anak-anak perusahaan
6.Analisis yuridis pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) di INdonesia stusi kasus PT. Krakatau Steel (PERSERO)
7.Perlindungan hukum terhadap hak konsumen obat-obatan atas informasi obat yang beredar luas di pasaran ditinjau dari hukum perlindungan konsumen: Studi kasus tiga merek obat penghilang gejala flu
8.Analisis pemberian kredit usaha rakyat pada PT Bank Y
9.Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam transaksi derivatif
10.Implementasi daftar negatif investasi terhadap perusahaan publik: studi pada PT.Indosat TBK-QTEL
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang agunan, insider trading dan kredit sindikasi
1.Analisa yuridis terhadap pelaksanaan ketentuan sunset policy berdasarkan pasal 37A undang-undang nomor 28 tahun 2007
2.Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit dengan agunan berupa tanah (studi kasus Bank X)
3.Analisa penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) oleh perusahaan efek di Indonesia dalam studi kasus transaksi saham PT Sugi Sumapersada dan PT Arona Binasejati
4.Perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional (Studi kasus: kelalaian pelaku usaha pembesaran alat vital pria di Menteng)
5.Penetapan PKPU yang mengakibatkan permohonan kasasi oleh kreditor lain atas PT Argo Pantes Tbk
6.Tinjauan hukum indikasi terjadinya insider trading pada kasus ISE Holdings and Business Partners di Amerika Serikat dikaitkan dengan penegakan hukum insider trading di indonesia
7.Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima sebagai distributor makanan olahan ditinjau dari hukum persaingan usaha
8.Penyalahgunaan short selling dalam transaksi perdagangan efek, analisis kasus The Blackstone Group dan ADS Corp melawan Paul Berliner
9.Perizinan penanaman modal (studi di provinsi DKI Jakarta)
10.Analisis mengenai pengaruh kendala pengadaan tanah terhadap perjanjian kredit sindikasi: analisa kasus pembangunan ruas jalan tol cinere-jagorawi oleh PT-X
2.Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit dengan agunan berupa tanah (studi kasus Bank X)
3.Analisa penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) oleh perusahaan efek di Indonesia dalam studi kasus transaksi saham PT Sugi Sumapersada dan PT Arona Binasejati
4.Perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional (Studi kasus: kelalaian pelaku usaha pembesaran alat vital pria di Menteng)
5.Penetapan PKPU yang mengakibatkan permohonan kasasi oleh kreditor lain atas PT Argo Pantes Tbk
6.Tinjauan hukum indikasi terjadinya insider trading pada kasus ISE Holdings and Business Partners di Amerika Serikat dikaitkan dengan penegakan hukum insider trading di indonesia
7.Akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur terhadap PT.Indomarco Adi Prima sebagai distributor makanan olahan ditinjau dari hukum persaingan usaha
8.Penyalahgunaan short selling dalam transaksi perdagangan efek, analisis kasus The Blackstone Group dan ADS Corp melawan Paul Berliner
9.Perizinan penanaman modal (studi di provinsi DKI Jakarta)
10.Analisis mengenai pengaruh kendala pengadaan tanah terhadap perjanjian kredit sindikasi: analisa kasus pembangunan ruas jalan tol cinere-jagorawi oleh PT-X
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang akuisisi , layanan syariah dan hak cipta lagu
1.Lembaga penjamin simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public confidence) dalam menggunakan jasa perbankan
2.Pencatatan saham lewat pintu belakang (backdoor listing) dengan cara melakukan akuisisi (studi kasus: akuisisi PT.Fatrapolindo nusa industri Tbk.oleh Titan Internastional Corp.SDN.BHD.)
3.Pelaksanaan kebijakan layanan syariah (office channeling) pada BTN unit usaha syariah (UUS)
4.Merger Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo sebagai dampak penerapan single presence policy di Indonesia
5.Dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia dalam penetapan harga obat generik
6.Tugas bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program kredit usaha rakyat (KUR)
7.Analisis terhadap wewenang dan tanggung jawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum (initial public offering/IPO) (studi kasus proses penawaran umum perdana pada PT. Wahana Artha Harsaka Tbk.)
8.Peredaran produk permen impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus: peredaran produk permen white rabbit)
9.Analisis aspek legalitas transaksi efek short-selling pada masa krisis keuangan (Studi kasus: penghentian sementara perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 oktober 2008 disebabkan penurunan harga secara tajam terkait indikasi short-selling)
10.Penarikan royalti hak cipta lagu oleh yayasan karya cipta Indonesia (YKCI) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
2.Pencatatan saham lewat pintu belakang (backdoor listing) dengan cara melakukan akuisisi (studi kasus: akuisisi PT.Fatrapolindo nusa industri Tbk.oleh Titan Internastional Corp.SDN.BHD.)
3.Pelaksanaan kebijakan layanan syariah (office channeling) pada BTN unit usaha syariah (UUS)
4.Merger Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo sebagai dampak penerapan single presence policy di Indonesia
5.Dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia dalam penetapan harga obat generik
6.Tugas bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program kredit usaha rakyat (KUR)
7.Analisis terhadap wewenang dan tanggung jawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum (initial public offering/IPO) (studi kasus proses penawaran umum perdana pada PT. Wahana Artha Harsaka Tbk.)
8.Peredaran produk permen impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus: peredaran produk permen white rabbit)
9.Analisis aspek legalitas transaksi efek short-selling pada masa krisis keuangan (Studi kasus: penghentian sementara perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 oktober 2008 disebabkan penurunan harga secara tajam terkait indikasi short-selling)
10.Penarikan royalti hak cipta lagu oleh yayasan karya cipta Indonesia (YKCI) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang kekayaan intelektual dan kredit bank
1.Praktek impor paralel di Indonesia ditinjau dari hukum kekayaan intelektual di bidang merek: studi kasus PT. Modern Photo Tbk dan PT International Photograpic Supplies/PD STAR Photograpic Sipplies
2.Tinjauan yuridis tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang
3.Tinjauan yuridis terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan untuk kapal dalam jalur pelayaran internasional (studi kasus pengenaan PPN kepada PT.TPS)
4.Penanaman modal asing di bidang telekomunikasi: studi tentang investasi Qatar telecom (Qtel) di Indonesia
5.Analisis yuridis terhadap putusan pailit P.T. Adam Skyconection Airlines
6.Pelanggaran hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman
7.Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa internet PT.First Media, TBK.
8.Analisa yuridis kegagalan restrukturisasi kredit bank: studi kasus PT. X
9.Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemdaman listrik oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
10.Hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat lembaga industri televisi swasta dalam kaitan dengan penggunaan izin frekuensi televisi
2.Tinjauan yuridis tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang
3.Tinjauan yuridis terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kepelabuhan untuk kapal dalam jalur pelayaran internasional (studi kasus pengenaan PPN kepada PT.TPS)
4.Penanaman modal asing di bidang telekomunikasi: studi tentang investasi Qatar telecom (Qtel) di Indonesia
5.Analisis yuridis terhadap putusan pailit P.T. Adam Skyconection Airlines
6.Pelanggaran hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman
7.Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa internet PT.First Media, TBK.
8.Analisa yuridis kegagalan restrukturisasi kredit bank: studi kasus PT. X
9.Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemdaman listrik oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
10.Hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat lembaga industri televisi swasta dalam kaitan dengan penggunaan izin frekuensi televisi
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang koperasi simpan pinjam dan penawaran umum
1.Aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam (studi kasus KOSPIN JASA)
2.Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) terkait dengan penerbitan prospektus PT Adaro Energy TBK
3.Perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan: studi kasus penerapan tarif dasar listrik (TDL) oleh PT. PLN (persero)
4.Perlindungan hukum terhadap investor di daerah penyimpanan minyak bumi berdasarkan undang-undang penanaman modal
5.Akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing dalam perspektif hukum perbankan (studi kasus: akuisisi bank ekonomi oleh HSBC)
6.Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham (debt to equity swap): studi kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk
7.Analisa yuridis terhadap pemboncengan ketenaran merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis (kasus merek intel corporation lawan intel jeans)
8.Penitipan kolektif pada PT kustodian sentral efek Indonesia dalam kaitannya dengan sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading)
9.Good corporate governance dalam penjualan tanker VLCC Pertamina
10.Keterbukaan informasi pelaksanaan penawaran umum oleh calon emiten di tengah masalah penghentian kegiatan usaha anak perusahaan: studi kasus penawaran umum PT. Bayan Resources, Tbk
2.Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) terkait dengan penerbitan prospektus PT Adaro Energy TBK
3.Perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan: studi kasus penerapan tarif dasar listrik (TDL) oleh PT. PLN (persero)
4.Perlindungan hukum terhadap investor di daerah penyimpanan minyak bumi berdasarkan undang-undang penanaman modal
5.Akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing dalam perspektif hukum perbankan (studi kasus: akuisisi bank ekonomi oleh HSBC)
6.Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham (debt to equity swap): studi kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk
7.Analisa yuridis terhadap pemboncengan ketenaran merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis (kasus merek intel corporation lawan intel jeans)
8.Penitipan kolektif pada PT kustodian sentral efek Indonesia dalam kaitannya dengan sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading)
9.Good corporate governance dalam penjualan tanker VLCC Pertamina
10.Keterbukaan informasi pelaksanaan penawaran umum oleh calon emiten di tengah masalah penghentian kegiatan usaha anak perusahaan: studi kasus penawaran umum PT. Bayan Resources, Tbk
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang usaha pertambangan dan perlindungan varietas tanaman
1.Tinjauan yuridis mengenai implikasi UUPT no. 40.2007 terhadap corporate social responsibilty (CSR) perseroan terbatas dalam kegiatan usaha pertambangan
2.Unit usaha strategis 'strategis business unit (SBU)' sebagai alternatif sumber pendanaan di perguruan tinggi BHMN
3.Analisis yuridis mengenai kebijakan system payment point online Bank oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
4.Analisis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persengkokolan tender
5.Dugaan praktek kartel yang dilakukan oleg Penyedia jasa telepon seluler dalam penetapan tariff SMS (short message service) ditinjau dari hukum persaingan usaha)
6.Dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri Crude Palm Oil (CPO) ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
7.Tinjauan penjualan bahan bakar minyak bumi (BBM) pada industri hilir minyak dan gas bumi di INdonesia (Studi kasus penunjukan langsung dan lelang BBM bersubsidi)
8.Manipulasi laporan keuangan oleh emiten yang bergerak sebagai perusahaan efek (Analisis kasus PT. United Capital Indonesia, Tbk)
9.Kesalahan penerapan hukum terhadap kasus jagung di kediri (studi terhadap penerapan UU No.29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan UU No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dalam putusan PN kediri No.516/PID.B/2005/PN.KDI)
10.Upaya hukum status buruh sebagai kreditor separatis pada pailit PT. Sindoll Pratama di mahkamah konstitusi
2.Unit usaha strategis 'strategis business unit (SBU)' sebagai alternatif sumber pendanaan di perguruan tinggi BHMN
3.Analisis yuridis mengenai kebijakan system payment point online Bank oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
4.Analisis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persengkokolan tender
5.Dugaan praktek kartel yang dilakukan oleg Penyedia jasa telepon seluler dalam penetapan tariff SMS (short message service) ditinjau dari hukum persaingan usaha)
6.Dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri Crude Palm Oil (CPO) ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
7.Tinjauan penjualan bahan bakar minyak bumi (BBM) pada industri hilir minyak dan gas bumi di INdonesia (Studi kasus penunjukan langsung dan lelang BBM bersubsidi)
8.Manipulasi laporan keuangan oleh emiten yang bergerak sebagai perusahaan efek (Analisis kasus PT. United Capital Indonesia, Tbk)
9.Kesalahan penerapan hukum terhadap kasus jagung di kediri (studi terhadap penerapan UU No.29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan UU No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dalam putusan PN kediri No.516/PID.B/2005/PN.KDI)
10.Upaya hukum status buruh sebagai kreditor separatis pada pailit PT. Sindoll Pratama di mahkamah konstitusi
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang perseroan terbatas dan penanaman modal asing
1.Kontrak versus undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas: Analisis pengecualian hak memesan saham terlebih dahulu dalam eksekusi gadai saham
2.Analisis yuridis terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan
3.Distribusi pasokan film pada penyelenggara usaha perbioskopan di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
4.Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi investasi usaha di bidang perikanan (tinjauan terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: Per.05/MEN/2008)
5.Analisis hukum akuisisi perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup (studi kasus akuisisi PT.bumi resources Tbk, terhadap PT.darma henwa Tbk, PT.fajar bumi sakti dan PT. pendopo energi batubara)
6.Larangan pemegang saham pura-pura dalam perundang-undangan Indonesia
7.Analisis yuridis pertanggungjawaban apoteker di klinik ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan
8.Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi pada label pupuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen atas informasi pada label pupuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
9.Pengawasan bank Indonesia terhadap bank penerbit kartu kredit (studi kasus: implementasi pada PT.Bank Internasional Indonesia, Tbk.)
10.Implikasi pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kepemilikan modal menurut undang-undang penanaman modal dalam satu kontrak turnkey terhadap penanaman modal asing PT.X
2.Analisis yuridis terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan
3.Distribusi pasokan film pada penyelenggara usaha perbioskopan di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
4.Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi investasi usaha di bidang perikanan (tinjauan terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: Per.05/MEN/2008)
5.Analisis hukum akuisisi perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup (studi kasus akuisisi PT.bumi resources Tbk, terhadap PT.darma henwa Tbk, PT.fajar bumi sakti dan PT. pendopo energi batubara)
6.Larangan pemegang saham pura-pura dalam perundang-undangan Indonesia
7.Analisis yuridis pertanggungjawaban apoteker di klinik ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan
8.Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi pada label pupuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen atas informasi pada label pupuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
9.Pengawasan bank Indonesia terhadap bank penerbit kartu kredit (studi kasus: implementasi pada PT.Bank Internasional Indonesia, Tbk.)
10.Implikasi pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kepemilikan modal menurut undang-undang penanaman modal dalam satu kontrak turnkey terhadap penanaman modal asing PT.X
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang pengiriman barang dan perlindungan konsumen
1.Tinjauan yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian pengiriman barang oleh PT.Citra van Titipan Kilat (PT.CV TIKI) menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2.Analisis yuridis terhadap penjualan suatu produk barang/jasa lainnya ditinjau dari praktek niaga negatif dan undang-undang perlindungan konsumen
3.Hak siar ditinjau dari hukum hak cipta dan persaingan usaha: Analisa putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang kepemilikan hak siar eksekutif barclay's premier league oleh astro group
4.Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus: pengaduan para perumahan BII Residence ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)
5.Analisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasa layanan short message service (sms) ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus:perjanjian penetapan harga sms oleh enam operator telekomunikasi)
6.Analisis pelanggaran paten produk dalam kasus rubik's cube
7.Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
8.Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9.Analisis terhadap perjanjian jual beli cakram keras (Media penyimpan data) bekas menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
10.Penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card) oleh bank danamon syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen
2.Analisis yuridis terhadap penjualan suatu produk barang/jasa lainnya ditinjau dari praktek niaga negatif dan undang-undang perlindungan konsumen
3.Hak siar ditinjau dari hukum hak cipta dan persaingan usaha: Analisa putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang kepemilikan hak siar eksekutif barclay's premier league oleh astro group
4.Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus: pengaduan para perumahan BII Residence ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)
5.Analisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasa layanan short message service (sms) ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus:perjanjian penetapan harga sms oleh enam operator telekomunikasi)
6.Analisis pelanggaran paten produk dalam kasus rubik's cube
7.Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
8.Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9.Analisis terhadap perjanjian jual beli cakram keras (Media penyimpan data) bekas menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
10.Penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card) oleh bank danamon syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen
10 Judul Skripsi Hukum Ekonomi tentang pembelian kembali, persaingan usaha dan likuidasi
1.Perlindungan investor dalam aksi pembelian kembali saham melalui pasar modal
2.Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang
3.Analisa hukum perbandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan usaha koperasi dengan pembagian keuntungan dalam perseroan terbatas
4.Tinjauan yuridis: perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia antara UU No.11 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
5.Analisis yuridis terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam membangun dan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali
6.Tanggung jawab hukum akuntan publik atas opini terhadap laporan keuangan (studi kasus: PT.Kimia Farma tahun 2001)
7.Penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan sebagai upaya penyelamatan bank gagal (studi kasus: PT.bank century Tbk.)
8.Pembinaan koperasi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui program perkassa
9.Perbandingan bentuk pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
10.Kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah
2.Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang
3.Analisa hukum perbandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan usaha koperasi dengan pembagian keuntungan dalam perseroan terbatas
4.Tinjauan yuridis: perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia antara UU No.11 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
5.Analisis yuridis terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam membangun dan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali
6.Tanggung jawab hukum akuntan publik atas opini terhadap laporan keuangan (studi kasus: PT.Kimia Farma tahun 2001)
7.Penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan sebagai upaya penyelamatan bank gagal (studi kasus: PT.bank century Tbk.)
8.Pembinaan koperasi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui program perkassa
9.Perbandingan bentuk pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
10.Kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah
10 Judul Skripsi Hukum Acara tentang pasal inkonstitusional dan pencucian uang
1.Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi
2.Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)
3.Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (Studi kasus: gugatan citizen lawsuitt gerakan rakyat penyelamat blok cepu)
4.Pembukaan rahasia bank dalam tahap penyidikan tindak pidana pencucian uang
5.Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikaitkan dengan fungsi badan pengendalian lingkungan hidup daerah sebagai mediator
6.Pemanggilan pihak pengadilan terhadap tergugat terkait lahirnya putusan verstek: Studi kasus putusan pengadilan negeri No.258/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel
7.Penerapan uitvoerbaar bijvoorraad dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)
8.Tertangkap tangan sebagai salah satu bentuk penangkapan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (Studi kasus: analisa putusan praperadilan No.06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel tentang penangkapan dalam hal tertangkap tangan atas Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)
9.Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
10.Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa
2.Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)
3.Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (Studi kasus: gugatan citizen lawsuitt gerakan rakyat penyelamat blok cepu)
4.Pembukaan rahasia bank dalam tahap penyidikan tindak pidana pencucian uang
5.Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikaitkan dengan fungsi badan pengendalian lingkungan hidup daerah sebagai mediator
6.Pemanggilan pihak pengadilan terhadap tergugat terkait lahirnya putusan verstek: Studi kasus putusan pengadilan negeri No.258/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel
7.Penerapan uitvoerbaar bijvoorraad dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)
8.Tertangkap tangan sebagai salah satu bentuk penangkapan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (Studi kasus: analisa putusan praperadilan No.06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel tentang penangkapan dalam hal tertangkap tangan atas Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)
9.Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
10.Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa
10 Judul Skripsi Hukum Acara tentang pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi
1.Analisa yuridis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan (studi kasus: tindak pidana penipuan atas nama YBB)
2.Bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan (studi kasus penggelapan pajak oleh PT.CRP)
3.Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi (studi kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst)a.n. terdakwa Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla
4.Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada media massa (studi kasus putusan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 1608.K/PID/2005)
5.Syarat-syarat pemberian kuasa ditinjau dari segi hukum acara perdata Indonesia (studi kasus No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)
6.Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)
7.Patokan pemidanaan putusan hakim sebagai alternatif untuk keadilan
8.Pelaksanaan pasal 46 (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pejabat bank Indonesia (studi kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah)
9.Gugatan intervensi dalam perkara keberatan di pengadilan negeri atas putusan komisi pengawas persaingan usaha
10.Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)
2.Bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan (studi kasus penggelapan pajak oleh PT.CRP)
3.Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi (studi kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst)a.n. terdakwa Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla
4.Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada media massa (studi kasus putusan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 1608.K/PID/2005)
5.Syarat-syarat pemberian kuasa ditinjau dari segi hukum acara perdata Indonesia (studi kasus No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)
6.Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)
7.Patokan pemidanaan putusan hakim sebagai alternatif untuk keadilan
8.Pelaksanaan pasal 46 (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pejabat bank Indonesia (studi kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah)
9.Gugatan intervensi dalam perkara keberatan di pengadilan negeri atas putusan komisi pengawas persaingan usaha
10.Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)
10 Judul Skripsi Hukum Acara tentang pencemaran nama baik dan sengketa konsumen
1.Press release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus: putusan pengadilan negri nomor 805/PID/B/2006/JKT.TIM.)
2.Penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika
3.Upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadi error in personal (studi kasus: terpidana Imam Chambali Jombang 2008)
4.Pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat (Studi kasus terpidana David Nusa Wijaya)
5.Benturan kepentingan dalam kode etik advokat Indonesia dan undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat analisa putusan sidang pelanggaran kode etik advokat Todung Mulya Lubis
6.Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa di pengadilan tata usaha negara (tinjauan atas putusan tata usaha negara jakarta No.104/G/2008/PTUN.Jkt)
7.Asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata
8.Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
9.Eksekusi putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus: penetapan eksekusi terhadap putusan BPSK Kota Bandung No.66/Pts-BPSK/VII/2005)
10.Kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menggunakan akta pemberian hak tanggungan
2.Penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika
3.Upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadi error in personal (studi kasus: terpidana Imam Chambali Jombang 2008)
4.Pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat (Studi kasus terpidana David Nusa Wijaya)
5.Benturan kepentingan dalam kode etik advokat Indonesia dan undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat analisa putusan sidang pelanggaran kode etik advokat Todung Mulya Lubis
6.Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa di pengadilan tata usaha negara (tinjauan atas putusan tata usaha negara jakarta No.104/G/2008/PTUN.Jkt)
7.Asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata
8.Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
9.Eksekusi putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus: penetapan eksekusi terhadap putusan BPSK Kota Bandung No.66/Pts-BPSK/VII/2005)
10.Kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menggunakan akta pemberian hak tanggungan
10 Judul Skripsi Hukum Acara tentang benda sitaan negara dan yayasan Supersemar
1.Proses penempatan warga binaan di lembaga pemsayarakatan terbuka
2.kajian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasaso atas putusan bebas dalam doktrin dan praktik hukum acara pidana di Indonesia (studi terhadap put.MA.No.892/PID/1983, 759/Pid/1984, 1455K/PID/2002, dan 1384K/PID/2007)
3.Penanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi
4.Pelaksanaan hak asuh anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia (studi kasus penetapan no.946/Pdt.P/1998/PN.Sby)
5.Kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP#) oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi (tinjauan terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi)
6.Penilaian judex jurist terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus korupsi terdakwa ECW Neloe, Nurdin Halid dan Fadhillah Budiono)
7.Pembatalan pengalihan hak atas merek (studi tentang putusan no.82/B/2001/PT TUN/JKT)
8.Pembuktian sengketa paten metode bisnis di pengadilan niaga: studi kasus pembatalan paten sistem dan metode untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan oleh PT Garuda Indonesia (persero)
9.Pengajuan alat bukti sebelum tahap replik dan duplik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan dan sela (studi kasus perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
10.Pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus gugatan negara terhadap Soeharto dan yayasan Supersemar
2.kajian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasaso atas putusan bebas dalam doktrin dan praktik hukum acara pidana di Indonesia (studi terhadap put.MA.No.892/PID/1983, 759/Pid/1984, 1455K/PID/2002, dan 1384K/PID/2007)
3.Penanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi
4.Pelaksanaan hak asuh anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia (studi kasus penetapan no.946/Pdt.P/1998/PN.Sby)
5.Kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP#) oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi (tinjauan terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi)
6.Penilaian judex jurist terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus korupsi terdakwa ECW Neloe, Nurdin Halid dan Fadhillah Budiono)
7.Pembatalan pengalihan hak atas merek (studi tentang putusan no.82/B/2001/PT TUN/JKT)
8.Pembuktian sengketa paten metode bisnis di pengadilan niaga: studi kasus pembatalan paten sistem dan metode untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan oleh PT Garuda Indonesia (persero)
9.Pengajuan alat bukti sebelum tahap replik dan duplik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan dan sela (studi kasus perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
10.Pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus gugatan negara terhadap Soeharto dan yayasan Supersemar
10 Judul Skripsi Hukum Perdata tentang perkawinan beda agama dan korban penggusuran
1.Kewenagan catatan sipil mencatatkan perkawinan beda agama yang mendapat penetapan pengadilan negeri menurut pasal 36 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
2.Pengangkatan anak menurut hukum islam di Indonesia
3.Pembiayaan klaim asuransi terhadap sebuah obyek barang yang diikat oleh equipment lease agreement (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2831 K/PDT/1996
4.Analisis perbandingan pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand
5.Kartu kredit sebagai bagian dari kredit tanpa agunan (ditinjau dari aspek hukum perjanjian)
6.Analisa hukum dan tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan barang lewat laut (studi kasus perjanjian bongkar muat)
7.Informed consent dokter spesialis nefrologi dengan pasien gagal ginjal (studi kasus instalasi hemodialisis R.S.Pantai Indah Kapuk)
8.Hak asuh anak yang diberikan kepada ayah (studi kasus putusan nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, nomor 878/Pdt.G/PAJS dan nomor 904 Pdt.G/2007/PAJS)
9.Gugatan ganti rugi atas korban penggusuran oleh pemerintah atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH)
10.Pengaruh pembentukan otoritas jasa keuangan terhadap kewenangan Bank Indonesia di bidang pengawasan perbankan
2.Pengangkatan anak menurut hukum islam di Indonesia
3.Pembiayaan klaim asuransi terhadap sebuah obyek barang yang diikat oleh equipment lease agreement (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2831 K/PDT/1996
4.Analisis perbandingan pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand
5.Kartu kredit sebagai bagian dari kredit tanpa agunan (ditinjau dari aspek hukum perjanjian)
6.Analisa hukum dan tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan barang lewat laut (studi kasus perjanjian bongkar muat)
7.Informed consent dokter spesialis nefrologi dengan pasien gagal ginjal (studi kasus instalasi hemodialisis R.S.Pantai Indah Kapuk)
8.Hak asuh anak yang diberikan kepada ayah (studi kasus putusan nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, nomor 878/Pdt.G/PAJS dan nomor 904 Pdt.G/2007/PAJS)
9.Gugatan ganti rugi atas korban penggusuran oleh pemerintah atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH)
10.Pengaruh pembentukan otoritas jasa keuangan terhadap kewenangan Bank Indonesia di bidang pengawasan perbankan
10 Judul Skripsi Hukum Perdata tentang perjanjian kredit dan waralaba
1.Kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother) ditinjau dari hukum kekeluargaan islam
2.Tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan di rumah sakit (studi kasus mesdiwanda sitepu melawan bidan herawati, Rumah Sakit Pasar Rebo, Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia)
3.Aspek hukum perjanjian penambahan fasilitas kredit (Refinancing) sebagai adendium perjanjian kredit modal kerja
4.Tinjauan yuridis terhadap klausula baku sebagai suatu perjanjian dilihat dari sisi kitab undang-undang hukum perdata dan UUPK studi kasus: pembatalan klausula baku pada tiket maskapai Lion Air oleh pengadilan negeri jakarta pusat
5.Analisis kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antara PT Telkomunikasi seluler dan PT Natrindo telepon seluler
6.Metode reasuransi quota share treaty ditinjau dari hukum perjanjian
7.Analisis lembaga kekuasaan orang tua pasca perceraian menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
8.Analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian waralaba menurut PP No.42 tahun 2007 mengenai waralaba (studi pada PT.X dan PT.Cahaya Hatindo)
9.Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia
10.Perwalian anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam : studi kasus putusan pengadilan agama nomor 258/Pdt.G/2008/PA.JT dan nomor 02/Pdt.P/2007/PA.JT
2.Tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan di rumah sakit (studi kasus mesdiwanda sitepu melawan bidan herawati, Rumah Sakit Pasar Rebo, Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia)
3.Aspek hukum perjanjian penambahan fasilitas kredit (Refinancing) sebagai adendium perjanjian kredit modal kerja
4.Tinjauan yuridis terhadap klausula baku sebagai suatu perjanjian dilihat dari sisi kitab undang-undang hukum perdata dan UUPK studi kasus: pembatalan klausula baku pada tiket maskapai Lion Air oleh pengadilan negeri jakarta pusat
5.Analisis kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antara PT Telkomunikasi seluler dan PT Natrindo telepon seluler
6.Metode reasuransi quota share treaty ditinjau dari hukum perjanjian
7.Analisis lembaga kekuasaan orang tua pasca perceraian menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
8.Analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian waralaba menurut PP No.42 tahun 2007 mengenai waralaba (studi pada PT.X dan PT.Cahaya Hatindo)
9.Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia
10.Perwalian anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam : studi kasus putusan pengadilan agama nomor 258/Pdt.G/2008/PA.JT dan nomor 02/Pdt.P/2007/PA.JT
10 Judul Skripsi Hukum Perdata tentang joint venture agreement dan lembaga pangangkatan anak (ADOPSI)
1.Tinjauan yuridis joint venture agreement menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2.Tinjauan yuridis mengenai pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian berlangganan layanan sirkit sewa (studi kasus perjanjian leased line acces service)i
3.Penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut hukum perdata nasional analisis putusan nomor: 1484/Pdt.G/2007/PA.JS
4.Saat lahirnya perikatan pada jual beli melalui media elektronik (E-Commerce) menurut hukum perdata barat dan hukum islam. Studi kasus pada Situs www.yesasia.com
5.Analisis production sharing contract (perbandingan production sharing contract versi tahun 2008 dengan versi sebelumnya)
6.Tinjauan yuridis mengenai pengaturan lembaga pangangkatan anak (ADOPSI) dan hak mewaris anak angkat
7.Pemeringkatan efek terhadap reksadana pendapatan tetap
8.Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan/jasa (studi kasus perjanjian pemeliharaan jalan dan jembatan di merauke)
9.Tinjauan terhadap harta bersama (syirkah) suami istri dalam hal permohonan sita marital (maritale beslaag) berdasarkan hukum islam (studi kasus perkara No.549/Pdt.G/2007/PA.JP)
10.Kewajiban divestasi pada penanaman asing dibidang pertambangan umum
2.Tinjauan yuridis mengenai pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian berlangganan layanan sirkit sewa (studi kasus perjanjian leased line acces service)i
3.Penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut hukum perdata nasional analisis putusan nomor: 1484/Pdt.G/2007/PA.JS
4.Saat lahirnya perikatan pada jual beli melalui media elektronik (E-Commerce) menurut hukum perdata barat dan hukum islam. Studi kasus pada Situs www.yesasia.com
5.Analisis production sharing contract (perbandingan production sharing contract versi tahun 2008 dengan versi sebelumnya)
6.Tinjauan yuridis mengenai pengaturan lembaga pangangkatan anak (ADOPSI) dan hak mewaris anak angkat
7.Pemeringkatan efek terhadap reksadana pendapatan tetap
8.Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan bangunan/jasa (studi kasus perjanjian pemeliharaan jalan dan jembatan di merauke)
9.Tinjauan terhadap harta bersama (syirkah) suami istri dalam hal permohonan sita marital (maritale beslaag) berdasarkan hukum islam (studi kasus perkara No.549/Pdt.G/2007/PA.JP)
10.Kewajiban divestasi pada penanaman asing dibidang pertambangan umum
10 Judul Skripsi Hukum Perdata tentang usaha hulu minyak dan sewa guna usaha
1.Analisa perjanjian operasi bersama (joint operating agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
2.Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Australia Family Law Act 1975 (Suatu Perbandingan)
3.Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-
4.Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Islam dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5.Status anak hasil perkawinan dibawah tangan (suatu analisis penetapan nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor dan nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG)
6.Permohonan wali adhol menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama kota tegal nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, nomor 10/Pdt.p/2007/PA.TG dan nomor 11/Pdt.P/2007/PA.TG)
7.Analisis perjanjian leasing kendaraan bermotor PT. Astra Sedaya Finance
8.Aspek hukum perjanjian pada pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen (perjanjian pembiayaan konsumen PHD Finance)
9.Pengangkatan anak oleh salah seorang orangtua biologis (analisis penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 86/pdt.P/2008/PN.JKT.Sel)
10.Aspek perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan (analisis kasus gugatan Hj. Setiawaty melawan majalah berita mingguan Garda)
2.Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Australia Family Law Act 1975 (Suatu Perbandingan)
3.Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-
4.Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum Islam dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5.Status anak hasil perkawinan dibawah tangan (suatu analisis penetapan nomor 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor dan nomor 648/PDT.P/2002/PN.TNG)
6.Permohonan wali adhol menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama kota tegal nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, nomor 10/Pdt.p/2007/PA.TG dan nomor 11/Pdt.P/2007/PA.TG)
7.Analisis perjanjian leasing kendaraan bermotor PT. Astra Sedaya Finance
8.Aspek hukum perjanjian pada pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen (perjanjian pembiayaan konsumen PHD Finance)
9.Pengangkatan anak oleh salah seorang orangtua biologis (analisis penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 86/pdt.P/2008/PN.JKT.Sel)
10.Aspek perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan (analisis kasus gugatan Hj. Setiawaty melawan majalah berita mingguan Garda)
Subscribe to:
Posts (Atom)