1.Status Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara ditinjau dari hukum keuangan publik
2.Peranan partai politik dan sistem pemilihan umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2004-2009
3.Analisa yuridis terhadap perjanjian kerja sama (PKS) dengan pola build operate and transfer (BOT) di PT. Telkom
4.Perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
5.Tinjauan yuridis perjanjian pertanggungan asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) pada PT. Asuransi Takaful Umum
6.Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari perspektif Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
7.Keberadaan perjanjian perdamaian yang dibuat notaris dalam menyelesaikan kredit macet
8.Perlindungan Hak atas kekayaan lntelektual dikaitkan dengan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan
9.Peran dan tanggungjawab hakim pengawas dan pengamat terhadap perbaikan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakan
10.Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika: Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
No comments:
Post a Comment